Contoh Makalah HAM & Rule of law

kham

BAB I

Pendahuluan

  1. Latar belakang 

Istilah the rule of law yang secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu keteraturan hukum menurut Albert Venndicey dalam “ Intruduction Of The constitution “. Rule of low merupakan gerakan masyarakat yg menghendaki kekuasaan pemimpin ataupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui satu peraturan perundang-undangan. Rule Of law tidak bisa dilepaskan dari negara hukum ( Recstaat ). Menurut Friedman, anatra pengertian negara hukum rolw of law sebenarnya saling mengisi.

Dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV negara Indonesia adalah negara hukum didalamya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut system konstitusional yang di atur dalam UUD 1945, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan HAM setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak penguasa.

Sebagai negara hukum salah satu ciri dan prinsipnya adalah peghormatam terhadap hak asasi manusia (HAM ). Ham yaitu seperangakat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia UUD 1945 memberikan jaminan bagi setiap orang untuk menikmati hak hak asasi dan kebebasan, tentunya negara mempunyai kewajiban memberi perlindungan , penegakan , dan pemenuhan ham.

1.1  Pengertian Hak asasi manusia

Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dijunjung tinggi oleh negara, hukum , pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No.39 Tahun 1999). Yaitu hak untuk hidup artinya setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya , dan meningkatkan taraf hidupnya, setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, dan sejahtera, setiap orang juga berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (AIM Abdul Karim, 2006, “Pendidikan Kewarganegaraan, membangun negara yang demokratis”).

Hak Asasi Manusia juga dapat diartikan sebagai hak-hak kodrati yang di anugrahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia, yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun (Maududi,dalam cipto, ET all;,2002;133).

1.2.  Pengertian Rule Of Law

Rule of Law adalah memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dalam sebuah negara. Inti pengertian Rule Of Law adalah jaminan apa yang disebut sebagai keadilan sosial (Sunartaji Hartono, 1976;30).

Pengertian Rule of Law dan negara hukum pada hakekatnya sulit dipisahkan. Menurut philipus M. Hadjon negara hukum menurut istilah negara Belanda Rechtsstat lahir dari suatu perjuangan menentang kapsolutisme, yaitu dari kekusaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan Negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu dalam proses perkembangannya rechstsstat itu lebih memiliki ciri yang revosioner. Gerakan masyarakat menghendaki kekuasaan raja maupun penyelenggara harus dibatasi yang diatur melalui satu peraturan perundang – undangan dan   pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan rule of law.

Menurut Sthal ada 4 unsur-unsur  Rechtsstaat dalam arti klasik, yaitu

  1. Hak-hak manusia;
  2. Pemisaan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin ak-hak itu (jika di negara eropa continental biasa disebut Triaspolitica);
  3. Pemerintah berdasarkan peratura-peraturan (wetmatigheit van bestuur);
  4. Peradilan administrasi dalam perselisihan (Oemar Seno Adji, dalam budiarjo, 1982; 58).

Unsur-unsur Rule Of Law dalam arti yang klasik, sebagai mana dikemukakan A.V.Dicey dalam introduction to the law of the constution mencakup 3 hal yaitu :

  1. Supremasi aturanaturan hukum (Suprimacy of the law); tidak adanya kekuasaan wewenang, dalam arti seseorang boleh dihukum apabila melanggar hukum;
  2. Kedudukan yang damai dalam menghadapi hukum (Equality before the law); ketentuan ini berlaku untuk orang biasa, maupun pejabat;
  3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang – undang (dinegara lain oleh Undang – Undang Dasar) serta keputusan- keputusan pengadilan (Wade and G. Got frey Philips, dalam budiarjo, 1982; 58).

2. Rumusan Masalah

Indonesia sebagai negara yang besar dengan beberapa suku tentunya mempunyai banyak celah dalam penegakan hak asasi manusia rule of law diantara permasalahan permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.Penegakan hukum dan ham di Indonesia belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan undang undang yang ada di Indonesia

  1. fakta bahwa hukum di Indonesia runcing kebawah dan tumpul keatas
  2. masih adanya celah celah pada hokum dan ham di Indonesia yang bisa di manfaatkan oleh oknum oknum tertentu

BAB II

Pembahasan

Dalam perjalanan sejarah negara Indonesia pelaksanaan perlindungan hokum dan hak asasi manusia udah mengalami kemajuan Antara lain sejak kekuasaan pemerintahan orde baru telah dibentuk komnas HAM walaupun pelaksanannya belum terlalu optimal dalam proses reformasi dewasa ini terutama akan perlindungan hak asasi manusia semakin baik bahkan merupakan remasentral oleh karna itu jaminan hak hak asasi manusia sebagaimana terkandung uud 1945 menjadi semakin efektif terutama dengan diwujudkannya undang undang republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam ketentuan umum pasal 1 dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang harus dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara , hukum pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia .

Dalam beberapa kasus yang terjadi pada kenyataannya di Indonesia penegakan  hukum dan hak asasi manusia belum sepenuhnya belum dapat ditegakan sesuai dengan sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagai contoh pada kasus Fidelis Arie Sudewarto pria asal sanggau Kalimantan barat yang menanam tanaman ganja untuk obat sang istri yang mengidap penyakit langka e,syrinyomyelia / munculnya kista disumsum tulang belakang .

Fidelis ditangkap oleh aparat badan narkotika nasionnal atau BNN dalam hal ini apakah hak asasi manusia sudah ditegakan ? karna pada fakta yang tersingkat Fidelis menanam pohon ganja tersebut bukan untuk disalah gunakan tetapi sebagai pengobatan dari penyakit istrinya dalam hal ini bukankah seharusnya pemerintah mengambil peran dalam hal pengelolaan kesehatan rakyat sehingga tidak terjadi hal hal seperti kasus tesebut .dan adapula kasus pembakaran yang terjadi di Bekasi dimana pria berinisial MA yang diduga mencuri ampli masjid dalam hal ini case yang terjadi adalah tidak adanya proses pembuktian bersalah atau tidaknya korban sehingga korban langsung dihakimi masa dengan cara dibakar dalam konsep hak asasi manusia seharusnya diperlukan adanya pembuktian mengenai bersalah atau tidaknya korban sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam tindakan yang harus dilakukan.

Berikutnya dalam kasus penabrakan yang dilakukan oleh seorang anak pejabat terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum oknum tertentu sehingga tersangka dapat bebas dari jerat hukum dengan membayar denda 12 juta dan tidak mengulangi perbuatannya selama 6 bulan masa percobaan , padahal pelaku tetap dinyatakan bersalah terbukti melanggar  pasal 310 ayat 4 undang undang lalu lintas akibat mengendarai kendaraan dengan lalai dan subsider pasal 310 ayat 2 . dalam kasus ini dapat dilihat bawah hukum bisa di beli.

Dari beberapa permasalahan kasus  diatas bagaiman kondisi hukum dan penegakan hukum di Indonesia? Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktifitas negara dan masyarakat. Komitmen indonesia sebagai negara hukum selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen. Dimanapun juga negara memiliki penegak penegak, diskriminasi dan pengistimewaan dalam mengani setiap kasus baik pidana maupun perdata seperti istilah runcing kebawah tumpul ke atas itulah istilah yang tepat untuk menggambarakan kondisi penegkan hukum diindonesia.

Kondisi hukum diindonesia saat ini lebih sering menuai kritik dari pada pujian berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidak jelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungya hukum dan juga lemahnya penerapan sebagai peraturan.

Kritik lebih sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum diindonesia kebayakan masyarakat akan berbicara bahwa hukum diindonesia dapat dibeli yang mempunyai jabatan nama, dan kekuasaan yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Adanya pengakuan dimasyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan menyeluruh. Sejauh ini hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga dipermainkan sebagai barang dagang hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharauan masyarakat telah berubah mejadi semacam mesin pembunuh karena disorong oleh perangkat hukum yang kurang tegas.

Praktek penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum diperadilan yang diskriminatif atau rekyasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui penegakan hukum dinegara ini.

Konsep penegakan hukum yang bersfat total menuntut agar semua nilai dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full yang mengghendaki perlunya pambatasan dari konsep total dengan satu hukum formal dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan keterbatasan yang ada dan kurangnya kedisplinan aparat negara.

BAB III

Kesimpulan

Dari paparan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Dalam penegakan hukum diindonesia ternyata belum terlaksana dengan baik. Lembaga hukum di indoneia dipandang bersifat diskriminatif dan mengedepankan kelompok tertentu dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan negara.
  2. Usaha dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak semua harus mau dan mampu berpatisipasi, baik warga negaranya, aparaturnya, lembaganya harus konsisten dalam menegakan hak asasi manusia dan rule of law dalam persamaan hukum disemua lapisan masyrakat.
  3. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat,baik itu merupakan upaya pencegahan maupun penindakan setelah terjadinya penegakan hukum.

Kritik dan saran

  1. Lembaga hukum harus diperbaiki agar terwujud penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak bersifat diskriminatif dan mementingkan kepentingan sendiri diatas kepentingan negara.
  2. Masyrakat Indonesia sebaiknya mengamalkan pancasila dan nilai-nilainya dalam bermasyrakat sehingga tercipta masyarakat adil dan makmur sesuai dengan pembukaan UUD 45.

 

Daftar Pustaka

ABDULKARIM. (2006). Pendidikan kearganegaraan membangun negara yang dempkratis. Solo: CAHAYA PENA.

KEWARGANEGARAAN, T. N. (2010). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN . Bandung: ALFABETA.

Sunarso, H. (2005). Wawasan Penegakan hukum di Indonesia. Jakarta: Citra Aditya.

 

Baca juga Contoh Abstraksi pada skripsi

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *